Masyarakat Batu Bara Demo Tuntut transparansi kinerja inspektorat Kabupaten Batu Bara
KrimsusPolri.Com//Batu Bara//
Masyarakat Batu Bara menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Mereka menduga adanya manipulasi data dan kecurangan dalam pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, sehingga memungkinkan terjadinya kasus korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten, (02/07).
Banyaknya kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkab Batu Bara tidak terlepas dari pengawasan inspektorat. Hasil audit BPK RI 2022-2024 menunjukkan banyak temuan dan pengembalian uang, sehingga masyarakat merasa perlu mempertanyakan kinerja inspektorat.
Aliansi Masyarakat Aktivis Batu Bara menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu:
- Meminta hasil audit seluruh OPD sekabupaten Batu Bara di tahun 2022/2024
- Meminta salinan hasil audit pengampunan denda pajak Inalum
- Meminta pemerikasaan mendalam kepada inspektorat karena di duga melakukan kolusi dengan instansi terkait
- meminta untuk mengaudit kinerja yang terkesan inspektorat hanya menghabiskan anggaran pengawasan dan tidak bekerja dengan maksimal
- meminta pihak kejaksaan dan kepolisia untuk menangkap dan memeriksa kepala inspektorat kabupaten batubara diduga terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum
- Meminta Bupati Batu Bara untuk mencopot kepala inspektorat yang dinilai tidak berkompeten dalam menjalankan tugas.
Heriyadi putra,SH Yang juga merupakan Ketua LSM Penjara Indonesia Kabupaten Batubara sangat menyangkan perbuatan aparatur negara yang merugikan keuangan Negara hanya selesai dengan cara mengembalikan uang yang telah di korupsi tanpa adanya konsekwensi hukum yang memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi khususnya di batubara, kejaksaan dan kepolisian harus mengusut hasil audit BPK RI Tahun 2022-2024 Dan siapa saja yang terlibat dalam kejahatan yang merugikan keuangan Negara di Batubara.
Beberapa aktivis yang juga merupakan Masyarakat Batubara berharap Bupati Batu Bara dapat menanggapi tuntutan mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan kabupaten. (Tim)
