INAKOR Sulut Desak BPK Prioritaskan Audit Proyek Strategis dan Anggaran Jumbo
KRIMSUSPOLRI.COM||Manado -
Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara untuk memprioritaskan pemeriksaan terhadap proyek-proyek strategis dan kegiatan beranggaran besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sulawesi Utara.
Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menyatakan bahwa dorongan tersebut merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya pada sektor infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa.
“Audit yang komprehensif dari BPK sangat penting untuk memastikan seluruh proyek strategis dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terutama terhadap proyek yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran, perlu dilakukan evaluasi dari aspek kinerja dan kepatuhan,” ujar Rolly kepada wartawan.
Menurutnya, penguatan fungsi audit BPK sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan penggunaan keuangan negara dan daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Rolly menegaskan bahwa dorongan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan ataupun menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan negara agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Kami memandang audit sebagai instrumen pencegahan sekaligus perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan pemeriksaan yang profesional dan independen, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkat,” jelasnya.
INAKOR Sulawesi Utara juga menilai bahwa optimalisasi peran BPK di daerah memiliki keterkaitan yang kuat dengan Asta Cita, khususnya dalam agenda penguatan negara hukum, pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, INAKOR Sulawesi Utara berencana menyampaikan surat resmi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Surat tersebut berisi permohonan agar BPK memberikan prioritas pada audit kinerja dan audit kepatuhan terhadap proyek-proyek strategis dan kegiatan beranggaran besar, dengan tetap menghormati kewenangan serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap hasil pemeriksaan serta tindak lanjut atas rekomendasi BPK dapat disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan di Sulawesi Utara,” pungkas Rolly Wenas.
(Saril M)
