Mata Air Jadi Tumbal Tambang, Hukum Tak Bertaring di Tomohon

KRIMSUSPOLRI.COM|| Tomohon Sulawesi Utara 

Penegakan hukum di wilayah yang 

seharusnya dilindungi. Masyarakat secara terbuka mempertanyakan komitmen Polres Tomohon dan instansi terkait, yang dinilai membiarkan aktivitas tambang ilegal terus beroperasi di depan mata.

Salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tambang tersebut diduga kuat dikelola oleh seorang oknum yang dikenal dengan sapaan "Ko Stenly". Oknum ini dikabarkan telah lama menjalankan aktivitasnya di lokasi tersebut, meski hingga kini belum tersentuh oleh proses hukum.

Desakan masyarakat pun semakin keras. Mereka menuntut agar pihak berwenang segera mengambil langkah tegas dan transparan, serta membongkar siapa saja pihak yang terlibat dalam pembiaran aktivitas melanggar hukum ini.

Tamba masyarakat 

Kawasan yang dikenal sebagai sumber mata air Ranowangko atau Tombakar, penyangga utama kebutuhan air bersih warga sekitar Tataaran II Kecamatan Tondano Selata. Jika kerusakan terus dibiarkan, ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat semakin nyata.

Engko, Wakil Ketua Tim Investigasi LAKRI Pusat, menyampaikan keprihatinannya. Ia menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin adalah pelanggaran serius yang tidak hanya menabrak aturan administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Jika kawasan tersebut merupakan penyangga mata air, maka dampaknya sangat signifikan. Bisa menyebabkan kerusakan habitat, pencemaran air, hingga hilangnya sumber air bersih bagi warga,” tegas Engko saat dihubungi via telepon seluler (11/07/2025).

Ia merujuk pada dua regulasi utama:

UU No. 3 Tahun 2020 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut kedua UU tersebut, pelaku pertambangan ilegal dapat dijerat sanksi administratif maupun pidana, termasuk hukuman penjara dan denda berat.

Publik kini menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum. Jika tambang ilegal ini terus dibiarkan, maka tidak hanya lingkungan yang hancur, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Apakah hukum masih berfungsi, atau telah kalah oleh kompromi dan kepentingan pribadi?

(Aril Moning..)