Soroti Penomena Keracunan MBG Dijawabarat , Ketua Knpi Jawabarat Desak Pemerintah Tutup Dapur Yang Tidak Memiliki SLHS.
KRIMSUSPOLRI.COM||Banyak kejadian keracunan masal yang sangat miris belakangan ini diwilayah jawabarat yang mana semua itu terjadi diduga di akibatkan oleh Makan Bergizi Geratis (MBG) yang diduga keras bermasalah mulai dari standar mutu dan kualitas makanan yang di sajikan.
Sehingga mengakibatkan banyak jiwa terancam mulai jatuh sakit sampai kronis bahkan bisa saja lebih parah dari itu yang pada akhirnya MBG menjadi polemik dan dianggap menjadi sebuah masalah baru bukan solusi yang awalnya program ini di idam idamkan namun dengan dugaan banyak dijadikan ajang kepentingan
Untuk meraup keuntungan beberapa pihak yang tidak memikirkan kesehatan dan keselamatan siswa yang mengosumsinya yang pada akhirnya terjadilah banyak siswa keracunan dibeberapa daerah di wilayah jawabarat .
Polemik ini mendapatkan perhatian khusus dan serius dari Ketua Dpd Knpi Provinsi Jawabarat, Rohmat Hidayat. Yang mana menurut Rohmat polemik MBG ini sudah kerap terjadi namun seolah olah pemerintah daerah dan pusat ini diam
Yang padahal sudah jelas bisa membahayakan banyak jiwa dengan kualitas yang kurang baik serta menu makanan yang jauh dari kata layak gizi seolah olah menjadi bahan pembiaran dan MBG akhirnya hanya menjadi ajang bisnis kepentingan sekelompok orang tidak memikirkan aspek kehigienisan serta kelayakan asupan gizi" Cetus Rohmat
Maka dengan hal itu Rohmat mendesak Pemerintah Daerah atau pun Pemerintah Pusat untuk tidak tutup mata dan wajib berlaku keras terhadap dapur dapur yang diduga keras hanya menjadikan MBG sebagai ajang bisnis semata yang mana ada aturan kelayakan
Dari segi kehigienisan serta sanitasi yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku dan SLHS (sertifikat laik higienis dan sanitasi) yang harus di miliki setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari kementrian kesehatan"tegas Rohmat
Maka Knpi mendesak Pemerintah Jika ada dapur yang mealanggar bahkan sampai adanya siswa siswi keracunan masal maka sudahi kerja sama serta tindak tegas sesuai aturan hukum yang ada dinegara kesatuan republik indonesia ini
Dan pihak Knpi pun mendesak Gubernur Jawabarat untuk mengkroscek seluruh SPPG yang ada di Provinsi Jawabarat di setiap kota kabupaten terkait kepemilikan SLHS tadi jika tidak ada .
Larang mereka beroperasi dan tutup dapur tersebut yang mana jelas SLHS ada sebagai bagian penting dari aspek kelayakan bagi SPPG yang secara jelas berhubungan dengan gizi yang di konsumsi oleh manusia.Pungkasnya
Red
