Minahasa Siaga Penuh! Polres Gelar Rakor Lintas Sektoral, Pemilihan Hukum Tua 2026 Jadi Sorotan Pemerintah Pusat
KRIMSUSPOLRI.COM ||Minahasa – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua Tahun 2026, Kepolisian Resor (Polres) Minahasa mengambil langkah strategis dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral guna memastikan seluruh tahapan pemilihan berlangsung aman, tertib, damai, dan demokratis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Maesa Polres Minahasa pada Rabu (10/6/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Kapolres Minahasa, AKBP Steven J.R. Simbar, S.I.K., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan jajaran pemerintah daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Pemerintah Kabupaten Minahasa Dr. Drs. Riviva Maringka, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Alexander Mamesa, S.STP., M.Si., para camat, para kapolsek jajaran Polres Minahasa, serta para komandan koramil di wilayah Kabupaten Minahasa.
Dalam arahannya, Kapolres Minahasa menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi dan menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi setiap tahapan Pemilihan Hukum Tua Tahun 2026.
Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci utama dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk praktik politik uang, penyebaran informasi bohong (hoaks), kampanye hitam melalui media sosial, hingga kemungkinan munculnya konflik sosial akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan.
"Melalui koordinasi yang kuat dan berkesinambungan, seluruh potensi kerawanan dapat diantisipasi sejak dini sehingga pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua dapat berjalan dengan aman dan kondusif," tegas Kapolres.
Selain itu, Kapolres juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap peredaran minuman keras menjelang masa tenang maupun hari pemungutan suara. Ia mengajak seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah masuknya pihak-pihak yang berpotensi melakukan provokasi serta mengganggu stabilitas keamanan di desa-desa.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Minahasa, Dr. Drs. Riviva Maringka, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua Tahun 2026 akan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Ia menjelaskan bahwa faktor keamanan menjadi prioritas utama karena terdapat agenda pemantauan dan monitoring langsung dari pemerintah terhadap seluruh tahapan pemilihan di Kabupaten Minahasa. Oleh sebab itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga stabilitas daerah demi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.
Rapat koordinasi juga diisi dengan pemaparan dari Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Minahasa AKP Aspri Djohar, S.H., mengenai kesiapan personel pengamanan serta berbagai langkah antisipatif yang telah disusun untuk mengawal jalannya Pemilihan Hukum Tua Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WITA hingga 12.00 WITA itu berjalan dalam suasana tertib, aman, dan kondusif. Melalui rapat koordinasi lintas sektoral ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat semakin kokoh dalam mewujudkan Pemilihan Hukum Tua Tahun 2026 yang berintegritas, damai, aman, dan demokratis.
"Keamanan Jadi Taruhan, Minahasa Perkuat Barisan Hadapi Pemilihan Hukum Tua 2026"
Pemilihan Hukum Tua bukan sekadar agenda demokrasi desa, melainkan momentum penting yang menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di tingkat masyarakat. Karena itu, komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan menjadi fondasi utama demi terselenggaranya pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.
(Aril M)
