Pemkab Tanah Laut Turunkan Tim Gabungan, Penyaluran Solar Subsidi Nelayan di SPBU-N Tabanio Diawasi Ketat
KRIMSUSPOLRI.COM || Tanah Laut – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut mengambil langkah tegas dengan menerjunkan tim gabungan untuk mengawasi secara langsung penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi bagi nelayan di SPBU-N Nomor 68.708.002, Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kamis (9/7/2026). Langkah ini dilakukan menyusul adanya aspirasi dan keluhan nelayan yang menginginkan distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sejak pagi, puluhan jeriken milik nelayan telah disiapkan di area SPBU-N untuk menjalani proses pemeriksaan. Petugas memeriksa setiap jeriken satu per satu guna memastikan volume solar yang disalurkan sesuai dengan takaran dan hak masing-masing penerima.
Suasana pengawasan berlangsung terbuka dengan disaksikan langsung oleh berbagai unsur pemerintah, aparat, mahasiswa, hingga masyarakat nelayan. Kehadiran seluruh pihak tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Pengawasan lapangan dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, M. Kusri, perwakilan BPH Migas Kalimantan Selatan Wicaksono, unsur Satpol PP Kabupaten Tanah Laut, Kepala Desa Tabanio Zainuddin, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tanah Laut, serta para nelayan Desa Tabanio.
Dalam kesempatan itu, para nelayan kembali menyuarakan harapan agar seluruh proses distribusi solar subsidi dilakukan sesuai dengan barcode dan surat rekomendasi yang telah diterbitkan.
"Kami berharap setelah dilakukan pengawasan ini tidak ada lagi persoalan. Penyaluran harus benar-benar sesuai barcode dan rekomendasi agar seluruh nelayan memperoleh haknya," ujar salah seorang nelayan di lokasi.
Selain memeriksa volume solar, tim gabungan juga melakukan pencocokan data penerima dengan dokumen rekomendasi yang telah diterbitkan pemerintah daerah. Langkah tersebut bertujuan memastikan tidak terjadi perbedaan antara data administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 105 kapal dan 186 nelayan di Desa Tabanio yang memperoleh alokasi solar subsidi sekitar 110 ribu liter setiap bulan.
Perwakilan tim pengawas menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bukan hanya mengecek administrasi, tetapi juga memastikan seluruh kuota solar subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
Selama proses verifikasi berlangsung, pelayanan pengisian solar subsidi di SPBU-N tetap berjalan sebagaimana biasa sehingga aktivitas melaut para nelayan tidak terganggu. Tim gabungan juga memastikan hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan mekanisme distribusi solar subsidi di wilayah pesisir Tanah Laut.
Hingga berita ini diterbitkan, proses verifikasi masih berlangsung dan hasil pemeriksaan masih dalam tahap evaluasi oleh instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dijadwalkan menyampaikan hasil beserta rekomendasi resmi setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan.
Para nelayan berharap pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak berhenti pada satu kegiatan saja, melainkan menjadi agenda rutin agar distribusi BBM subsidi tetap transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan yang bergantung pada solar subsidi untuk aktivitas melaut. Media juga akan terus memantau perkembangan hasil evaluasi serta tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait penyaluran solar subsidi di Desa Tabanio.
(Sabir)
