HMI Cabang Medan Tolak Kandidat KAHMI Minim Proses dan Berekam Jejak di Organisasi Ekstra Lain

KRIMSUSPOLRI.COM || Medan - Jelang Musyawarah Daerah (MUSDA) VII Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Medan periode 2026–2031, HMI Cabang Medan menyatakan sikap tegas terhadap kandidat yang dinilai minim proses ke-HMI-an dan memiliki rekam jejak kepemimpinan di organisasi mahasiswa ekstra selain HMI.

Ketua Bidang Kajian dan Keilmuan HMI Cabang Medan periode 2025–2026 sekaligus Instruktur HMI Cabang Medan, Syafiq Nazira, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal sepele. 

Menurutnya, KAHMI merupakan organisasi alumni yang memiliki hubungan historis dan kaderisasi langsung dengan HMI, sehingga proses ke-HMI-an seorang kandidat harus menjadi perhatian utama.

“Kami menolak keras kandidat yang minim proses di HMI tetapi kemudian tampil sebagai calon pemimpin KAHMI.

 

Lebih jauh, jika seseorang justru memiliki rekam jejak kepemimpinan di organisasi mahasiswa ekstra lain, maka ini harus menjadi pertanyaan serius dalam MUSDA. KAHMI bukan ruang untuk menguji coba figur yang tidak memiliki akar kuat dalam proses HMI,” tegas Syafiq.

Ia menegaskan, HMI tidak sedang mempersoalkan aktivitas seseorang di luar HMI secara personal. Namun, ketika seseorang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KAHMI, maka rekam jejak organisasi dan proses ke-HMI-an menjadi bagian yang layak diuji secara terbuka.

“Kami tidak sedang menghakimi kehidupan organisasi seseorang. Tetapi publik HMI berhak mengetahui: seberapa jauh prosesnya di HMI, apa kontribusinya, bagaimana rekam jejaknya, dan apa yang membuatnya merasa layak memimpin organisasi alumni HMI,” ujarnya.

Menurut Syafiq, jabatan atau popularitas di luar HMI tidak otomatis menjadi modal kepemimpinan di KAHMI. KAHMI membutuhkan figur yang memahami karakter HMI, kultur perkaderan, persoalan kader, serta nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan HMI.

“Jangan hanya karena memiliki nama besar, jabatan, atau jaringan politik kemudian dianggap otomatis layak memimpin KAHMI. KAHMI bukan organisasi yang bisa dipimpin hanya dengan modal popularitas. Ada proses yang harus dihargai,” katanya

HMI Cabang Medan juga meminta Panitia Seleksi MUSDA VII tidak berhenti pada pemeriksaan administratif.

Menurut Syafiq, Pansel harus memastikan setiap kandidat melalui proses verifikasi yang objektif terhadap rekam jejak HMI, pengalaman perkaderan, serta rekam jejak organisasi lainnya yang relevan dengan proses pencalonan.

“Pansel jangan hanya menjadi pemeriksa berkas. Kalau administrasi lengkap tetapi ada persoalan substantif dalam rekam jejak kandidat, itu harus diklarifikasi. Jangan sampai persoalan tersebut baru menjadi perdebatan setelah kandidat terpilih,” tegasnya.

Lebih jauh, HMI Cabang Medan berharap MUSDA VII tidak hanya menghasilkan Ketua Umum baru, tetapi juga mengembalikan semangat hubungan HMI dan KAHMI yang lebih dekat dan kolektif.

KAHMI, menurut Syafiq, harus hadir dalam proses perkaderan HMI dan tidak hanya muncul dalam agenda seremonial.

Syafiq menegaskan bahwa HMI Cabang Medan tidak sedang menentukan siapa yang harus menjadi Ketua Umum KAHMI Medan. Namun, HMI memiliki hak moral untuk menyampaikan standar kepemimpinan yang diharapkan dari organisasi alumni.

“Sikap kami jelas. Kami ingin KAHMI dipimpin oleh orang yang memiliki akar, proses, pengalaman, dan rekam jejak yang jelas di HMI. Jangan sampai rumah besar alumni HMI justru dipimpin oleh mereka yang proses ke-HMI-annya minim atau lebih dikenal karena rekam jejaknya di organisasi lain,” pungkasnya.

MUSDA VII MD KAHMI Kota Medan yang akan berlangsung pada 19–20 September 2026 pun diharapkan menjadi momentum untuk memastikan bahwa kepemimpinan KAHMI ke depan tetap berakar pada HMI, berpihak pada keberlanjutan kaderisasi, dan tidak kehilangan identitas organisasi yang melahirkannya.