Pengacara Soroti Penerapan Pidana terhadap Tiga Penambang Poopho: “Penjara Bukan Jalan Utama”

KRIMSUSPOLRI.COM || TONDANO, SULAWESI UTARA — Penasihat hukum tiga terdakwa dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) kembali mempertanyakan penerapan sanksi pidana terhadap kliennya. Perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tondano, Selasa (15/9/2026), dinilai pembela lebih banyak berkaitan dengan persoalan administratif pertambangan daripada kejahatan yang layak langsung berujung pada pemidanaan.

Pengacara James Rama mengatakan, aktivitas yang dilakukan ketiga terdakwa perlu dilihat secara utuh, termasuk status wilayah pertambangan dan persoalan perizinannya. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) apabila wilayah tempat mereka melakukan kegiatan belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). “Bagaimana mungkin WPR belum ditetapkan, tetapi para terdakwa sudah dituntut karena persoalan IPR?” kata James dalam keterangannya.

Menurut James, apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan administrasi pertambangan, semestinya mekanisme pembinaan dan sanksi administratif terlebih dahulu menjadi perhatian sebelum penggunaan instrumen pidana. Ia merujuk pada ketentuan Pasal 613 KUHP Nasional dan prinsip penempatan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap perkara konkret tetap menjadi persoalan hukum yang harus diuji di persidangan. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku sejak 2 Januari 2026 dan Buku Kesatunya menjadi pedoman bagi penerapan ketentuan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

James juga menegaskan bahwa hukuman penjara bukan semestinya menjadi jalan utama dalam menghadapi setiap persoalan hukum. Dalam paradigma hukum pidana nasional, pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam konteks yang memenuhi ketentuan. Karena itu, menurut dia, aparat penegak hukum perlu memastikan terlebih dahulu apakah mekanisme administratif telah ditempuh sebelum seseorang dijerat dengan pidana. Pandangan mengenai pidana sebagai ultimum remedium juga tercermin dalam penjelasan mengenai paradigma baru KUHP Nasional yang mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Pembelaan juga menyoroti kondisi ketiga terdakwa yang disebut melakukan aktivitas menggunakan peralatan tradisional untuk mencari nafkah, bukan untuk memperkaya diri. Barang bukti yang dipersoalkan dalam perkara tersebut disebut berupa emas seberat sekitar 0,1 gram. Menurut pembelaan, emas itu merupakan sampel untuk mengetahui kandungan mineral dan tidak disertai bukti pembeli, transaksi, aliran dana, ataupun keuntungan dari pemasaran hasil tambang.

Atas dasar itu, Jems menilai proses hukum terhadap ketiga terdakwa perlu diuji secara cermat, mulai dari status WPR, persoalan IPR, bentuk kegiatan yang dilakukan, alat yang digunakan, hingga terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur pidana dalam dakwaan. Ia berpandangan, apabila persoalan tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran administratif, pendekatan pembinaan dan penyelesaian administratif perlu dipertimbangkan. “Perkara yang didakwakan kepada ketiga terdakwa sangat terkesan dipaksakan,” ujar Jems, yang pernyataannya merupakan pandangan pihak pembela dan masih harus diuji dalam proses persidangan.

Pembelaan selanjutnya meminta majelis hakim menilai perkara berdasarkan fakta dan alat bukti secara menyeluruh. Menurut mereka, penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi negara juga memiliki tanggung jawab memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari pekerjaan tradisional. Dengan demikian, persoalan tiga penambang Poopho tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya emas, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum pertambangan diterapkan secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan tahapan kegiatan serta status wilayah yang sebenarnya.

(Aril)