Damkar Batu Bara masih satu kelembagaan,arah kebijakan Mendagri jadi perhatian
KRIMSUSPOLRI.COM || BATU BARA – Keberadaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.1.7/9757/SJ tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Indonesia tertanggal 10 Desember 2025.
Hingga saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Batu Bara masih berada dalam satu struktur kelembagaan. Kondisi tersebut perlu dilihat dalam konteks kebijakan penataan perangkat daerah sekaligus perkembangan arahan pemerintah pusat mengenai penguatan layanan pemadam kebakaran.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan Perangkat Daerah, Satpol PP Kabupaten Batu Bara ditetapkan sebagai perangkat daerah Tipe A. Di dalam struktur tugasnya juga tercakup urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta suburusan kebakaran.
Sementara itu, Surat Edaran Mendagri Nomor 300.1.7/9757/SJ memberikan arah kebijakan agar pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan penyelenggaraan suburusan kebakaran dan mendorong pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berdiri sendiri, paling sedikit dengan klasifikasi Tipe C.
Kebijakan tersebut menjadi relevan untuk dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun, perlu dipahami bahwa surat edaran bukan perubahan otomatis terhadap Perda pembentukan perangkat daerah. Pembentukan kelembagaan tersendiri tetap membutuhkan kajian organisasi, perhitungan beban kerja, kemampuan keuangan daerah, serta proses dan instrumen hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, persoalan yang perlu dijawab bukan sekadar apakah Damkar akan dipisahkan dari Satpol PP, melainkan bagaimana pemerintah daerah menilai kebutuhan kelembagaan tersebut berdasarkan karakteristik wilayah, risiko kebakaran, jangkauan pelayanan, dan kemampuan respons darurat.
Di sisi lain, status Satpol PP Tipe A juga tidak serta-merta berubah menjadi Tipe B apabila suatu saat suburusan kebakaran dibentuk menjadi perangkat daerah tersendiri. Penentuan tipologi perangkat daerah harus melalui penghitungan variabel umum dan teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perangkat daerah.
Publik tentu berkepentingan mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melakukan telaah atas surat edaran tersebut, termasuk menyiapkan peta jalan penguatan Damkar dan kemungkinan penataan kelembagaan ke depan.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara menjadi salah satu pihak yang relevan dimintai penjelasan mengenai kajian organisasi, perhitungan tipologi, dan tahapan tindak lanjut kebijakan tersebut.
Sampai berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak terkait yang dapat dicantumkan mengenai langkah tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Redaksi BADAR.CO.ID membuka ruang konfirmasi dan hak jawab.
Pada akhirnya, penataan kelembagaan bukan semata persoalan perubahan nama atau pemisahan organisasi. Ukuran utamanya adalah apakah struktur yang dibentuk mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Judul SEO: Satpol PP dan Damkar Batu Bara Masih Satu Kelembagaan, Bagaimana Tindak Lanjut SE Mendagri?
Deskripsi: Satpol PP dan Damkar Batu Bara masih berada dalam satu kelembagaan. SE Mendagri mendorong penguatan Damkar mandiri, sehingga tindak lanjut pemerintah daerah menjadi perhatian publik.
Label: Batu Bara, Satpol PP, Damkar, Pemadam Kebakaran, SE Mendagri, Kelembagaan Daerah, Pemerintahan
Keterangan Foto: Satpol PP dan personel Pemadam Kebakaran dalam satu lingkup pelayanan pemerintah daerah. Penataan kelembagaan Damkar menjadi perhatian setelah terbitnya Surat Edaran Mendagri tentang optimalisasi tugas dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Red
