Skandal Besar Proyek Revitalisasi SD Meledak! Paul Aktivis Sosial Bongkar Aliran Dana 20 Persen, Nama Pejabat Walikota hingga Anggota Dewan Terseret?

​Krimsuspolri.com || Sukabumi — Dunia pendidikan kembali diguncang oleh kabar mengejutkan. Sebuah rekaman pembicaraan rahasia yang melibatkan figur publik setempat, Paul Aktivis Sosial kemanusiaan, membongkar dugaan praktik pungutan liar dan pemotongan anggaran proyek revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang nilainya cukup fantastis, yakni mencapai 15 hingga 20 persen dari total anggaran proyek, hari Senin, tanggal (09/11/2026).

​Kasus ini langsung menjadi sorotan tajam publik yang melibatkan sistem "satu pintu" penunjukan pelaksana proyek hingga dugaan aliran dana panas yang mengalir ke berbagai pihak mulai dari tingkat koordinator lapangan, oknum aparat penegak hukum (APH), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga lingkaran kekuasaan di tingkat daerah.

​Modus Pemotongan 20 Persen dan Rekayasa Pelaksana

​Dalam percakapan yang dibongkar oleh Paul ,terungkap bahwa proyek pembangunan dan revitalisasi gelombang terbaru ini memiliki aturan main yang sangat berbeda dan tertutup dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pihak sekolah masih memiliki sedikit keleluasaan dalam menunjuk pelaksana swakelola secara mandiri, pada proyek kali ini seluruh tim pelaksana, perencana, hingga pengawas diduga telah dipaketkan dan ditentukan langsung oleh pihak-pihak tertentu di tingkat atas.

​Pemotongan anggaran yang dipatok sebesar 20 persen tersebut dikolektifkan melalui tangan-tangan perantara di lapangan. Kepala sekolah dan bendahara sekolah dikabarkan hanya dipinjam nama serta tanda tangannya semata untuk proses administrasi pencairan dana bantuan, sementara kendali keuangan dipegang penuh oleh koordinator pelaksana.

pemegang kendali pengumpulan dana di lapangan untuk revit gelombang pertama, muncul Sosok berinisial "Y" dituding sebagai koordinator yang mengamankan dana 20%  dari sekolah penerima bantuan.

​Aliran dana panas tersebut juga disebut-sebut terbagi ke dalam berbagai pos pengondisian, termasuk:

• ​Pengondisian Keamanan & Media: Sebagian dana dialokasikan untuk mengamankan pihak-pihak seperti oknum yang menggiring proyek revitalisasi, APH, LSM dan media agar proyek tidak menjadi polemik di publik.

• Lingkaran Kekuasaan Eksekutif ( Walikota ) : Sejumlah kode dan nama pejabat teras daerah turut disentuh dalam pusaran aliran dana yang dikumpulkan melalui koordinator proyek tersebut.

Sementara Proyek revitalisasi SDN untuk gelombang kedua menurut beberapa sumber itu dikawal melalui aspirasi giringan Dewan DPRD Kota Sukabumi, Salahsatunya adalah SDN Lamping 2. Menurut sumber yang tidak bersedia dituliskan jati dirinya kepada awak media ( 7/11/26 ) bahwa pencairan uang anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan tersebut sampai dengan hari ini belum cair. Tapi kenapa proyek pembangunan tersebut sudah dimulai. Itu anggaran dari mana? Jangan - jangan diborongkan sama pihak ketiga, sementara ini sifatnya swakelola."ujar sumber sambil menutup pembicaraan via telponnya.

Untuk memastikan kembali proyek revitalisasi di SDN Lamping 2 berjalan kembali, hari Minggu ( 08/11/2026 )  Paul mengecek lokasi, namun kata warga setempat sejak media saat itu kesini, proyek tersebut diliburkan. 

Kaitan dengan 10 proyek pembangunan revitalisasi sekolah SDN di gelombang kedua, untuk mengumpulkan upeti dari para pihak sekolah tersebut muncul inisial "N dan P. Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut Paul dan awak media masih terus melakukan penelusuran.

Menurut Paul" akibat dipungli terlalu tinggi, ​Kualitas Bangunan Terancam Merosot

​Dampak paling mengkhawatirkan dari pemotongan anggaran hingga 20 persen ini jatuh pada mutu fisik bangunan sekolah itu sendiri. Berdasarkan estimasi teknis yang dibahas dalam percakapan tersebut, nilai riil material yang benar-benar diterapkan pada bangunan fisik sekolah diperkirakan hanya menyisakan sekitar 60 hingga 65 persen saja dari total anggaran awal.

​Kondisi ini dikhawatirkan memicu penurunan kualitas konstruksi bangunan sekolah secara drastis, serta berpotensi menimbulkan keterlambatan pengerjaan proyek yang semestinya sudah rampung sesuai target waktu yang ditentukan.

​

Desakan Audit Investigatif

​Kasus yang dibongkar melalui rekaman Paul Aktivis Sosial Kemanusiaan ini memicu desakan kuat dari berbagai kalangan agar institusi penegak hukum independen segera turun tangan. Masyarakat dan para pemerhati Dunia pendidikan berharap adanya audit investigatif secara menyeluruh untuk mengusut tuntas siapa saja aktor intelektual di balik pemotongan anggaran pendidikan demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa.

Redaksi senantiasa menyediakan ruang hak jawab dan koreksi yang seluas-luasnya bagi para pihak terkait sesuai undang-undang Pers No. 40/1999 dan kode etik jurnalistik.

Redaksi