Pemerintah Tetapkan Wilayah Pertambangan Sulut 2026, Buka Arah Baru Tata Kelola Sumber Daya Mineral Berkelanjutan

KRIMSUSPOLRI.COM || Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Sulawesi Utara melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 70.8/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada 12 Februari 2026.

Kebijakan strategis tersebut menjadi tonggak baru dalam pengelolaan sektor pertambangan di Sulawesi Utara sekaligus memperkuat kepastian hukum, tata ruang, investasi, dan pemanfaatan sumber daya mineral yang berkelanjutan sesuai arah pembangunan nasional.

Penetapan Wilayah Pertambangan Sulawesi Utara dilakukan sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan.

Dalam konsiderannya, pemerintah menegaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya mineral dan batubara yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Utara berdasarkan data geologi, indikasi mineral, sumber daya, hingga cadangan yang telah teridentifikasi.

Selain itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 105.K/MB.01/MEM.B/2022 yang sebelumnya menjadi dasar penetapan wilayah pertambangan dinilai sudah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan pengelolaan pertambangan yang semakin berkembang sehingga perlu diganti dengan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif.

Tiga Pilar Wilayah Pertambangan

Dalam keputusan tersebut, Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Ketiga kategori tersebut dituangkan secara rinci dalam peta wilayah pertambangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri dan tersedia dalam bentuk cetak maupun digital melalui sistem informasi wilayah pertambangan berbasis elektronik.

Keberadaan peta digital tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, serta kemudahan akses bagi pemerintah, investor, maupun masyarakat dalam memperoleh informasi terkait kawasan pertambangan.

Dasar Penerbitan Berbagai Izin Pertambangan

Pemerintah menegaskan bahwa Wilayah Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan akan menjadi dasar bagi Menteri maupun Gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan berbagai wilayah izin usaha pertambangan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat menetapkan:

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam;

WIUP Batubara;

WIUP Mineral Bukan Logam;

WIUP Batuan; dan

WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu.

Penetapan izin tersebut wajib memperhatikan kriteria teknis, lingkungan, tata ruang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan Legalitas Pertambangan Rakyat

Sementara itu, Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan menjadi dasar hukum bagi penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan rakyat sekaligus mendorong pengelolaan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Dengan adanya WPR, pemerintah berupaya mengintegrasikan aktivitas pertambangan masyarakat ke dalam sistem pengelolaan yang legal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.

Cadangan Negara untuk Kepentingan Strategis Nasional

Adapun Wilayah

Pencadangan Negara merupakan kawasan yang disiapkan untuk kepentingan strategis nasional di masa mendatang.

Sesuai keputusan tersebut, sebagian atau seluruh wilayah pencadangan negara dapat diubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) apabila memenuhi kriteria dan kebutuhan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan sumber daya mineral strategis yang berpotensi mendukung program hilirisasi industri nasional serta ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dapat Dievaluasi Setiap Lima Tahun

Dalam ketentuannya, Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara dapat dilakukan perubahan paling banyak satu kali dalam jangka waktu lima tahun melalui keputusan menteri.

Ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menyesuaikan pengelolaan sumber daya mineral terhadap perkembangan data geologi, kebutuhan investasi, kondisi lingkungan, maupun dinamika pembangunan daerah dan nasional.

Regulasi Lama Resmi Dicabut

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ESDM Nomor 70.8/MB.01/MEM.B/2026, maka Keputusan Menteri ESDM Nomor 105.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 21 April 2022 

Keputusan baru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 12 Februari 2026.

Penetapan Wilayah Pertambangan Sulawesi Utara tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor mineral dan batubara yang lebih terencana, transparan, berkelanjutan, serta mampu mendorong peningkatan investasi dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Melalui kebijakan ini, Sulawesi Utara diharapkan semakin memiliki kepastian arah dalam pengelolaan potensi sumber daya mineral yang dimiliki sehingga dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung agenda hilirisasi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

(Sayharil M)